Kerja Keras, Kerja Hebat dan Bernyali

Bukti Kepemimpinan yang Inklusif

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Ahok-Djarot merupakan pemerintahan yang inklusif. Beberapa pemangku kepentingan, seperti perusahaan berbasis teknologi, telah digandeng oleh Pemda DKI untuk meningkatkan efisiensi pelayanan masyarakat. Salah satu perusahaan yang telah menjalin kemitraan dengan Pemprov DKI Jakarta adalah Qlue, aplikasi media sosial yang sejak Desember 2014 dapat digunakan oleh warga untuk melaporkan berbagai peristiwa yang terjadi di Jakarta, seperti banjir, jalanan rusak, dan lain sebagainya. Qlue merupakan bagian vital dari Jakarta Smart City, program balai kota yang menitikberatkan penerapan konsep kota cerdas yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk tujuan manajemen kota yang lebih efektif dan efisien. 

Pada saat ini, Qlue telah diintegrasikan ke dalam akses pelayanan publik sebagai salah satu dari sembilan kanal pengaduan (selain Qlue, Pemprov DKI juga memanfaatkan SMS Center, Call Center, Facebook, Twitter, Balai Warga, Email, dan LAPOR). Fitur aplikasi juga mudah digunakan sehingga warga yang memiliki smartphone hanya perlu mengunggah foto hal yang ingin dilaporkan. Semua pengaduan yang masuk dari warga melalui aplikasi Qlue kemudian diklasifikasikan berdasarkan wilayah, dan ditangani langsung di tingkat kelurahan. Dalam hal ini, kelurahan juga memiliki opsi untuk bekerja sama dengan instansi atau dinas terkait. Saat ini, Qlue menerima sekitar 4.000-5.000 laporan setiap hari. Qlue yang dibentuk oleh CEO Rama Raditya sejak bulan Juli 2014 merupakan salah satu inisiatif sektor swasta yang telah berhasil berkontribusi besar terhadap kemajuan Jakarta. Pembangunan kota yang inklusif tidak hanya mengandalkan kinerja pemerintah, namun juga memerlukan berbagai pemangku kepentingan untuk turut aktif menyumbangkan hasil kerja mereka bagi kepentingan bersama seluruh masyarakat Jakarta. 

Berantas Pungli, Menuju Cashless Society

Pungutan liar, atau pungli, sempat ramai diperbincangkan pada Oktober 2016 lalu. Presiden Joko Widodo geram karena ternyata terdapat banyak praktik tindakan pungli, terlebih dalam instansi pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Ahok-Djarot, melalui metode non-tunai, atau cashless, telah berhasil mengurangi tindakan pungli tersebut. Kartu Jakarta One akan mengawali transformasi transaksi di ranah DKI menjadi non-tunai. Jakarta One akan berfungsi sebagai KTP, tiket masuk TransJakarta, kereta, dan fasilitas publik lainnya, e-money, maupun ATM. Setiap kartu akan memiliki nama pemilik, NIK dan saldo untuk masing-masing pemilik.

Transaksi cashless terbukti memiliki beberapa kelebihan. Selain lebih aman, angka yang dikeluarkan akan menjadi lebih tepat karena sudah menggunakan sistem. Selain itu, proses transaksi non-tunai dinilai relatif lebih cepat dan efektif, sehingga lebih kondusif untuk mendukung iklim bisnis ekonomi yang lebih baik. Transaksi dengan menggunakan Kartu Jakarta One juga mengusung transparansi. Semua transaksi hingga level pribadi terekam dalam sistem dan dapat dicek kembali. Penyimpangan uang akan semakin dapat diminimalisir karena semua transaksi berlangsung secara elektronik. Tindakan pungutan liar pun tidak akan terjadi lagi.

Pemprov DKI Jakarta mulai memberlakukan sistem non-cash transaction pada tahun 2016. Pemberlakuan ini dilakukan secara bertahap. Sejak diberlakukan pada tahun 2013-2014, penarikan tunai maksimal Rp 250 juta. Kemudian tarik tunai melalui rekening kas kecil (petty cash) diminimalisasi kembali menjadi Rp 2,5 juta.
“Tahun lalu maksimal tarik tunai petty cash Rp 2,5 juta. Masih ada yang narik (menarik uang) 10 lembar, 15 lembar. Sekarang 1 rupiah pun tidak boleh, semua harus transfer,” ujar Ahok. Program ini merupakan bentuk dukungan Ahok-Djarot dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Bank Indonesia, yang memiliki target agar Indonesia dapat memposisikan transaksi non-tunai sebagai cara pembayaran umum yang bersifat sehari-hari. Ahok-Djarot akan secara bertahap memperkenalkan sistem pembayaran non-tunai, agar masyarakat dapat lebih memahami dan nyaman menggunakan Kartu Jakarta One tersebut.

Menuju Jakarta yang Setara: Program Peka Gender Ahok-Djarot

Pemerintah provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk kebutuhan kaum perempuan. Ahok-Djarot, sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur petahana, telah secara khusus mengidentifikasi dan merespon kebutuhan wanita Jakarta. Kanker Serviks dan Proses Persalinan Kebijakan kesehatan, misalnya, merupakan salah satu contoh kebijakan yang peka gender. Kartu Jakarta Sehat (KJS) memiliki fungsi perlindungan kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan gratis. Pelayanan gratis KJS meliputi pelayanan bersalin, pemeriksaan papsmear, dan pengobatan kanker serviks serta kanker payudara di Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Jakarta. Tak hanya itu, jika terdapat warga yang terindikasi kanker serviks, Puskesmas DKI akan melakukan pendampingan hingga sembuh. Biaya pengobatan tetap ditanggung oleh pemerintah.
Hal ini sejalan dengan keinginan Pemprov DKI untuk menurunkan angka penderita kanker serviks. Pemerintah juga hendak berkontribusi dalam menurunkan Angka Kematian Ibu sehingga persalinan menjadi fokus pelayanan KJS untuk menjawab pemenuhan kebutuhan kaum perempuan. Aktualisasi Potensi Wanita di RPTRA atau Ruang Terbuka Publik Ramah Anak, juga dirancang agar dapat menjawab kebutuhan kaum laki-laki maupun wanita. Fasilitas publik itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang aktualisasi diri sebagai perempuan, baik dalam bentuk pelatihan, UMKM, maupun komunitas. Pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan akan terealisasi dalam berbagai program RPTRA. Setiap warga DKI Jakarta, termasuk para ibu, juga bisa berkumpul dan berekspresi di RPTRA. Harapannya, kaum wanita memiliki ruang luas untuk menjadi dirinya sendiri dan menelaah bakat dan minat mereka lebih lanjut di RPTRA. Kursi Bus TransJakarta yang Menghadap ke Depan “Di kota besar ini heterogen. Ada wanita yang risih berhimpitan dengan pria,” ujar Ahok saat meresmikan bus TransJakarta peka gender pada Hari Kartini tahun 2016 lalu.

Ahok-Djarot berencana untuk memperbanyak armada bus peka gender ini. Bus ini didesain dengan tempat duduk khusus yang menghadap ke depan – tidak menghadap ke penumpang di kursi lain seperti layaknya bus TransJakarta yang lain. Mereka merasa bahwa skema seperti ini akan membuat para wanita dapat duduk dengan lebih nyaman, tanpa takut diperhatikan oleh orang lain di hadapannya. Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK Ahok-Djarot akan mengkaryakan ibu-ibu PKK untuk memberikan pendidikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) tentang pentingnya menggunakan pembayaran non-tunai, atau cashless, dalam setiap transaksi pedagang di pasar. Langkah ini penting agar pelaku usaha ekonomi rakyat naik kelas. “Kita sudah minta ijin ke BI agar ibu-ibu PKK menjadi agen perubahan yang bisa memberi inspirasi bagi pelaku UMKM. Nanti ibu-ibu PKK ini membawa mesin Electronic Data Capture (EDC). Sehingga setiap saat bisa menyetor ke orang yang megang mesin EDC,” jelas Ahok lebih lanjut saat menerima warga di Rumah Lembang, di Jakarta.

Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.